Ratusan Kades Terjerat Kasus Korupsi, Junimart Girsang Usul Jabatan Wakil Kades Turut Diatur di Revisi UU Desa

Ratusan Kades Terjerat Kasus Korupsi, Junimart Girsang Usul Jabatan Wakil Kades Turut Diatur di Revisi UU Desa
akes

Detail Progam

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regulasi terkait wakil kepala desa turut diatur dalam revisi undang-undang (RUU) nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menurutnya hal tersebut saat ini telah menjadi kebutuhan yang sangat urgent, mengingat banyaknya para kepala desa (Kades) belakangan ini terjerat kasus hukum bahkan menjadi tersangka korupsi.

“Saya mengusulkan melalui revisi Undang-undang desa yang sekarang mulai berproses di badan legislasi (Baleg) DPR. Agar turut mengatur regulasi terkait jabatan wakil Kades, mengapa? karena ketika ada desa yang Kadesnya terjerat kasus hukum maka wakil Kades inilah yang akan memimpin desa itu nantinya sampai akhir masa jabatan,” ungkap Junimart kepada wartawan di Jakarta, Rabu (21/6/2023).

 

Lebih lanjut politisi PDI-Perjuangan itu, turut menyinggung terkait data rilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan sejak tahun 2012 hingga tahun 2021, terdapat sebanyak 686 Kades di seluruh Indonesia yang terjerat kasus korupsi dana desa.

“Kalau hingga tahun 2021 saja sudah 686 Kades yang dipidana karena kasus korupsi, bagaimana dengan jumlah saat ini per tahun 2023. Seperti yang sekarang sedang viral Kades Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Jadi saya tegaskan jabatan wakil Kades ini sifatnya urgent dan harus segera diatur, terlebih lagi dalam revisi ini nantinya jabatan Kades kan akan diperpanjang menjadi sembilan tahun,” jelasnya.

Selain itu, dirinya juga dengan tegas menyatakan mendukung penuh penambahan masa jabatan Kades dan perangkat desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi 9 tahun per periode dari masa jabatan 6 tahun per periode sebagaimana sebelumnya diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014.

“Masa jabatan sembilan tahun untuk satu periode itu sudah sangat ideal dalam memimpin desa, tetapi tentu terkait periodenisasinya juga harus diatur, sebaiknya cukup dua periode saja,” katanya.

Tidak hanya itu, Junimart juga mengaku sangat mendukung agar para Kades dan BPD sebagai perangkat desa lainnya ketika telah selesai menjalankan tugas pengabdiannya, untuk diberi tunjangan berupa dana purna tugas atau pesangon.

“Sudah sepantasnya mereka (Kades dan BPD) yang telah melakukan pengabdian dalam membangun desa untuk diberi apresiasi diakhir jabatannya berupa tunjangan dana pesangon, ini mungkin perlu diatur agar alokasinya bersumber dari APBN,” tandasnya.

Sebagai informasi, DPR secara resmi telah menetapkan perubahan kedua atau revisi undang-undang (RUU) Desa sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Adapun proses dari revisi itu saat ini telah memasuki tahap pembentukan draft naskah akademis di badan legislasi (Baleg) DPR RI, setelah melalui proses itu nantinya draft tersebut akan dibahas oleh DPR bersama Pemerintah, untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.**

Bagikan :

Program Prioritas Lainnya

RUU ASN Disahkan Menjadi UU, Junimart Girsang : The End Untuk Semua Kesenjangan
Jakarta, (Supernews)- Hari ini, Selasa (3/10/2023) DPR bersama Pemerintah tel...
Junimart Girsang Berikan 3 Juta Data Honorer Untuk Diangkat Menjadi PPPK Kepada Mentri PAN RB
Jakarta, (Supernews)- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, memberik...
Tekan Angka Putus Sekolah di Sumut, Junimart Girsang Kembali Salurkan Ratusan Beasiswa
Jakarta, (Supernews)- Anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Utara III (Sumut ...
Miliki Komitmen Tinggi Perjuangkan Rakyat, Junimart Girsang Raih Penghargaan Teropong Parlemen Award 2023 Kategori To...
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meraih penghargaan be...
Hanya 13 Persen Tenaga Teknis Yang Lulus PPPK, Junimart Girsang Desak Masa Pengabdian Dijadikan Dasar Pengangkatan
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, menyoroti minimnya pe...
Angka Putus Sekolah di Sumut Tertinggi Nasional, Junimart Girsang Salurkan Ribuan Beasiswa Untuk Pemuda Batak Bersatu
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, dalam waktu dekat in...
Ratusan Kades Terjerat Kasus Korupsi, Junimart Girsang Usul Jabatan Wakil Kades Turut Diatur di Revisi UU Desa
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, mengusulkan agar regu...
Kunker, Pimpinan Komisi II DPR Serap Aspirasi Masyarakat Sumut Terkait Batas Kawasan Hutan dan Honorer
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang melakukan kunjungan kerja (kun...
Junimart Girsang Sebut Akibat Ulah Kepala Daerah Banyak Tenaga Honorer Tidak Terdata di KemenPAN-RB
JAKARTA- Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, menyebut saat ini ban...
Junimart Girsang Bantu Kebutuhan Sekolah Anak Keluarga Kurang Mampu di Tigalingga Dairi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyalurkan bantuan kepada anak...
Turnamen Bola Voli Memperebutkan Piala Junimart Girsang-Hermanto Sipayung (JG-HS) Resmi Dibuka
Dalam Rangka memperingati Hari kesaktian Pancasila 2023, Junimart Girsang – H...
Junimart Girsang Buka Ruang Pengaduan Online untuk Para Honorer yang Belum Diangkat Jadi PPPK
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Junimart Girsang membuat ...
Soal Pengangkatan Honorer menjadi PPPK, Junimart Girsang Bilang Begini
Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang mengata...
Junimart Girsang Pastikan Seluruh Tenaga Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK
Kabar mengenai penghapusan tenaga honoret terus berkembang.  Wakil Ketua Komi...

Form Relawan

Temukan Saya